Sagaranten - 19 Maret 2025, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2025. 
Pusat PVTPP dan Dinas Pertanian Kab sukabumi melaksanakan rakor LTT untuk mempercepat upaya swasembada pangan beras. Langkah ini sejalan dengan Visi Indonesia Maju 2045 yang digagas oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rapat koordinasi dihadiri luring oleh seluruh penyuluh wilayah VII Kab Sukabumi, dan wil VI secara daring. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementan Dr. Yudi Sastro. 
Menurut beliau Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan swasembada pangan. "Presiden ingin Indonesia mandiri dalam penyediaan bahan pangan utama," kata Dr. Yudi.

Pada tahun 2025, Indonesia menargetkan untuk tidak mengimpor beras, jagung pangan, gula, dan garam. Untuk mencapai target ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan insentif untuk petani.

Insentif tersebut meliputi insentif air, bantuan pompa, insentif harga, insentif pupuk, dan bantuan benih serta alat dan mesin pertanian. "Kami ingin memastikan bahwa petani memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produksi," kata Dr. Yudi.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah akan memberikan bantuan alsintan ringan yang dapat dimobilisasi di daerah berkontur terasering. "Kami memahami bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki topografi yang unik, sehingga kami akan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Dr. Yudi.

Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Kabupaten Sukabumi telah terdampak bencana alam banjir, pergerakan tanah, dan longsor. Lebih dari 1.600 hektar lahan persawahan terdampak bencana alam tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Dinas PU dan BBWS Wilayah Citarum untuk mencarikan solusi bagi petani. "Kami ingin memastikan bahwa petani dapat kembali berproduksi dengan cepat," kata Dr. Yudi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 2025 dan menjadi negara yang lebih mandiri dalam penyediaan bahan pangan utama.