JAKARTA – Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) terus memperkuat kualitas layanan publik, salah satunya melalui pelaksanaan Evaluasi Layanan Perizinan dan Perkembangan Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6), menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja layanan sekaligus menyerap masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Kegiatan evaluasi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dalam rangka mengawal agar proses perizinan berusaha di sektor pertanian berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui wadah dialog interaktif ini, Pusat PVTPP dapat berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha penerima layanan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) demi memastikan pemberian pelayanan bisa terus ditingkatkan.

Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, menjelaskan bahwa subsektor peternakan dan kesehatan hewan memegang peran yang sangat strategis sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, mendengar langsung masukan pengguna layanan menjadi fondasi penting untuk menyusun langkah perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan.

“Dengan adanya program hilirisasi pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, kita sangat membutuhkan informasi potensi serta peluang investasi yang selalu up to date, termasuk komoditas-komoditas yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. Langkah ini penting dalam upaya membuka peluang yang luas agar sektor pertanian semakin dilirik oleh investor” ujar Leli Nuryati.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi instansi, dalam forum ini juga diinformasikan mengenai capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pusat PVTPP triwulan pertama tahun 2026 sebesar 3,76.

Merespons dinamika regulasi dan kebutuhan para pelaku usaha yang berkembang di lapangan, Pusat PVTPP terus bergerak melakukan tindakan nyata demi memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pemohon perizinan.

“Kami sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil IKM triwulan pertama tahun 2026. Upaya perbaikan yang dilakukan di antaranya melaksanakan FGD layanan pendaftaran obat hewan untuk perbaikan aplikasi layanan, sekaligus mensosialisasikan penerapan KBLI 2025 Sektor Pertanian pada sistem OSS agar pelaku usaha mendapatkan kejelasan regulasi” pungkas Leli Nuryati.

Forum diskusi yang inklusif ini dihadiri secara aktif oleh lebih dari 60 peserta yang hadir langsung secara offline, serta 20 lebih peserta secara online. Peserta terdiri dari perwakilan pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait