JAKARTA – Penataan regulasi dan pelayanan publik yang adaptif menjadi kunci utama Kementerian Pertanian dalam menghadirkan iklim usaha yang sehat di sektor pertanian. Menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, kepastian hukum di pintu hulu perbenihan terus diselaraskan guna menjamin seluruh proses perizinan berjalan transparan dan berdaya saing.

Komitmen pembenahan tersebut dibahas dalam forum "Evaluasi Layanan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih dan SDG Tanaman serta Perkembangan Investasi Benih Perkebunan Semester I tahun 2026" yang digelar Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) di Jakarta (23/6). Dalam forum ini, Pusat PVTPP menyatakan bahwa seluruh regulasi terkait Layanan Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih dan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman saat ini sedang dalam proses revisi.

“Saat ini, untuk semua regulasi Layanan Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih dan SDG Tanaman sedang berproses revisi menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber yang terkait dalam proses revisi regulasi ini untuk menyampaikan progresnya dan mendapatkan masukan dari stakeholder,” ungkap Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati.

Leli Nuryati menambahkan, ketersediaan informasi peluang investasi yang selalu diperbarui adalah kunci agar sektor pertanian semakin dilirik oleh para investor.  “Dengan adanya program hilirisasi pada subsektor perkebunan, kita sangat membutuhkan informasi potensi dan peluang investasi yang selalu up to date, serta komoditas-komoditas yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. Hal ini berguna dalam upaya membuka peluang yang luas agar pertanian semakin dilirik oleh investor,” jelasnya.

Di sisi lain, guna mendukung operasional para pemohon selama masa transisi regulasi, Pusat PVTPP tetap mengawal keandalan sistem digital melalui aplikasi SIPERINTIS yang telah berjalan sejak akhir Januari lalu untuk memastikan proses perizinan tetap transparan, cepat, dan minim kendala teknis.

Kegiatan berlangsung secara hybrid, sekitar 80 peserta hadir yang berasal dari kalangan pelaku usaha perbenihan serta pemangku kepentingan terkait.