JAKARTA - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian menggelar Evaluasi Layanan Perizinan dan Investasi Semester II Tahun 2025 untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha di sektor pertanian.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil menyampaikan bahwa pemerintah terus melanjutkan upaya penyederhanaan proses perizinan dan penguatan integrasi sistem OSS-RBA untuk memudahkan akses layanan bagi pelaku usaha.

“Volume permohonan perizinan yang masuk dapat diselesaikan dengan tingkat ketepatan waktu yang baik. Hal ini juga tercermin dari peningkatan kepuasan pengguna layanan pada triwulan III yang mencapai 3,74 skala Likert,” ujar Ali Jamil, Kamis, 27 November 2025.

Ali Jamil juga menegaskan bahwa digitalisasi layanan menunjukkan perkembangan signifikan melalui penerapan tanda tangan elektronik, penggunaan dashboard monitoring, serta integrasi data yang membuat proses semakin efisien dan transparan. Meski demikian, kata Ali Jamil, layanan tersebut masih memerlukan peningkatan agar menjangkau secara keseluruhan.

“Beberapa regulasi teknis masih menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. Selain itu, gangguan teknis pada sistem online terintegrasi antara Kementan, OSS, dan SINSW, terutama terkait sinkronisasi dan keamanan data, masih membutuhkan perhatian,” katanya.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM perizinan, serta perlunya memperkuat koordinasi antar unit agar pelayanan semakin cepat, tepat, dan responsif. Ali Jamil menegaskan perizinan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cerminan kualitas pelayanan pemerintah.

“Setiap keterlambatan atau kurangnya koordinasi akan berdampak langsung pada minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat standardisasi layanan, memastikan optimalisasi aplikasi dan sistem, serta mengedepankan profesionalisme,” katanya.

Kementan sendiri saat ini tengah mendorong transformasi pangan berkeadilan, di mana peningkatan produksi dan kesejahteraan petani menjadi fokus utama. Berdasarkan data KSA BPS, produksi beras nasional Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari tugas PVTPP dalam mengoordinasikan dan mengawasi seluruh layanan perizinan pertanian.

“Koordinasi kami lakukan secara terpadu dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, LNSW, serta berkolaborasi dengan unit eselon I Kementan,” katanya.

Melalui evaluasi ini, Leli berharap ke depan akan tercipta ekosistem perizinan pertanian yang semakin kondusif sehingga mendorong investasi yang berdaya ungkit tinggi.

“Peningkatan investasi pertanian memberikan efek ganda mulai dari pembukaan lapangan kerja, efisiensi rantai pasok, inovasi teknologi, hingga peningkatan nilai tambah komoditas. Untuk itu, ekosistem perizinan yang baik adalah syarat mutlak,” jelasnya.