JAKARTA - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian menggelar Coaching Clinic PB UMKU Pelepasan Varietas Tanaman dan Pendaftaran Hortikultura untuk memperkuat pemahaman serta mempercepat proses perizinan berusaha di sektor pertanian.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses bisnis pelepasan varietas tanaman dan pendaftaran hortikultura, khususnya terkait implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Kepala Pusat PVTPP, Indra Zakariya Rayuzman, mengatakan penyelenggaraan coaching clinic merupakan langkah strategis untuk memastikan proses perizinan di sektor pertanian berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
“Transformasi sistem perizinan harus diikuti dengan pemahaman yang sama antara kementerian, lembaga, dan pelaku usaha. Melalui coaching clinic ini, kami ingin mengidentifikasi kendala yang terjadi sekaligus mencari solusi agar proses pelepasan varietas tanaman dan pendaftaran hortikultura dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan memberikan kepastian layanan,” ujar Indra, Kamis, 12 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan teknis menjadi perhatian, mulai dari penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang belum muncul dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), perubahan dokumen NIB, hingga keterlambatan proses perizinan akibat persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kami juga menekankan terlait kepastian standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), kendala penapisan lingkungan pada KBLI 01132, serta proses penerbitan PB UMKU bagi pelaku usaha yang telah memiliki perizinan sebelum penerapan OSS RBA,” katanya.
Smentara itu, narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Marisa, memaparkan penyempurnaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
“Penyempurnaan regulasi tersebut mencakup penguatan kepastian perizinan melalui penetapan SLA, penyederhanaan tahapan proses, penghapusan prosedur berlapis, serta standardisasi pemeriksaan dokumen,” katanya.
Kegiatan juga membahas implementasi KBLI 2025 dalam sistem OSS RBA sebagai tindak lanjut Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Penyesuaian ini penting untuk menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha dengan sistem administrasi badan hukum dan perizinan berusaha.
Dalam ketentuan peralihan, perizinan yang telah terbit, terverifikasi, atau disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 tetap dinyatakan berlaku. Sementara penyesuaian kode numerik yang tidak mengubah substansi kegiatan usaha dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus mengubah anggaran dasar perusahaan.
Indra menegaskan, penyempurnaan sistem perizinan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya dalam mendukung pengembangan inovasi dan investasi pertanian.
“Kami ingin memastikan pelayanan perizinan pertanian tidak menjadi hambatan bagi tumbuhnya investasi dan inovasi. Sebaliknya, sistem perizinan harus menjadi instrumen yang memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kecepatan bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan sektor pertanian,” katanya.
Melalui kegiatan ini, PVTPP berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Pertanian, BKPM, Kementerian Hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan demikian, berbagai kendala teknis maupun regulasi dapat ditangani secara terkoordinasi untuk mewujudkan pelayanan perizinan pertanian yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan berusaha,” kelas Indra.
Dilihat 16 kali
Ikuti terus informasi terbaru
Supaya selalu up-to-date!