Kota Batu, Malang — Transformasi layanan pelepasan varietas dan pemanfaatan teknologi pemuliaan modern menjadi sorotan utama dalam kegiatan Koordinasi Teknis (Kortek) Pelepasan Varietas Tanaman Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 24 Juli 2025 di Kota Batu, Jawa Timur.

Acara yang melibatkan para pemohon dari asosiasi, akademisi, lembaga riset, dan dinas pertanian daerah ini menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perbenihan nasional. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc., menegaskan perlunya transformasi menyeluruh baik dari sisi pelayanan, regulasi, hingga penguatan kolaborasi lintas instansi.

“Jawa Timur adalah salah satu provinsi paling aktif dalam proses pelepasan varietas. Hal ini menunjukkan semangat dan komitmen tinggi dari daerah dalam menyediakan varietas unggul yang legal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut atas hasil koordinasi, terutama untuk mengatasi hambatan administratif dan teknis yang selama ini menjadi kendala pemohon. Proses pelepasan varietas, baik hasil rekayasa genetika (PRG) maupun non-PRG, dinilai tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga menjadi bagian dari perizinan usaha PB-UMKU yang telah ditetapkan secara nasional.

Salah satu terobosan dalam layanan adalah penerapan sistem Service Level Agreement (SLA) yang kini telah terintegrasi dalam aplikasi pelepasan varietas. Sistem ini dikembangkan guna menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Meski demikian, Leli menekankan perlunya peningkatan koordinasi lintas direktorat agar capaian SLA dan kecepatan layanan dapat terus ditingkatkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelepasan varietas pada semester kedua tercatat sebesar 3,72, lebih tinggi dari target pusat (3,55), namun sedikit di bawah target internal PVTPP (3,73). Hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sinergi pelayanan.

Isu lain yang menjadi fokus diskusi adalah percepatan adopsi teknologi pemuliaan modern seperti Genomic Selection (GS) dan Genome Editing (GE). Teknologi ini dinilai mampu mempercepat proses perakitan varietas unggul, namun masih memerlukan dukungan regulasi dan pedoman teknis yang jelas.

Kepala Pusat PVTPP juga mendorong transformasi sistem pengawasan benih ke arah digital, terutama untuk benih hortikultura yang rawan peredaran ilegal. Salah satu usulan strategis yang muncul adalah pembentukan Satgas Benih Digital lintas sektor untuk memperkuat sistem perlindungan benih nasional.

Peran aktif asosiasi seperti ASBENINDO dan IPBH diapresiasi dalam mendampingi proses pelepasan varietas, memfasilitasi regenerasi pemulia muda, dan mendorong ekspor varietas unggul nasional. Pemerintah juga dinilai perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku usaha benih guna menciptakan kebijakan yang harmonis dan adaptif.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, disepakati langkah-langkah strategis yang meliputi penyederhanaan dan harmonisasi regulasi melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 serta pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Hortikultura, khususnya yang menyangkut perlindungan hukum atas peredaran benih ilegal. Di samping itu, akan disusun regulasi terpadu yang mencakup mekanisme pendaftaran, pelepasan, dan perlindungan varietas untuk seluruh komoditas secara komprehensif. Langkah strategis lainnya adalah penguatan edukasi dan sosialisasi kepada publik melalui kampanye bertajuk “Cara Mengenali Benih Legal” yang dikemas dalam bentuk booklet digital, media sosial, serta kegiatan edukatif langsung kepada petani. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya benih legal, tersertifikasi, dan bermutu tinggi.

Menutup kegiatan, Leli mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Kortek 2025 sebagai pijakan dalam memperkuat sistem perbenihan nasional yang tangguh, inovatif, dan siap menjawab tantangan swasembada pangan ke depan. “Kolaborasi, inovasi, dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap langkah transformasi layanan kita,” pungkasnya.